PENYEBAB KORUPSI
Semakin merajalelanya dan meratanya korupsi keseluruh sendi kehidupan baik yang kelas teri, kakap sampai paus di indonesia faktor penyebabnya juga beragam dan saling kait mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lain dan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Beberapa penyebab yang dominan sebagai pencetus tindakan korupsi yang akhirnya menjadi berkelanjutan tiada henti sehingga membudaya. Dari hasil penelitian, pengamatan, analisa dan evaluasi hasil pemeriksaan telah mengemukakan penyebab korupsi antara lain :
1. Ketimpangan Penghasilan Sesama Pegawai Negeri/Pejabat Negara
Walaupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama, yaitu berdasarkan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999, tetapi mengenai gaji dan penghasilan bisa berbeda-beda, hal tersebut tergantung kebijakan dan keberanian pimpinan instansi untuk memperjuangkannya baik secara resmi maupun tidak tetapi kedua-duanya merupakan perbuatan yang illegal.
Ketimpangan penghasilan PNS tersebut telah menimbulkan rasa cemburu yang luar biasa, yang salah satunya berdampak kepada perbuatan korupsi yang dilakukan secara berjamaah pada departemen/lembaga lainnya, dengan alasan penghasilan yang besar saja di Departemen Keuangan belum bisa mencegah pegawainya untuk melakukan korupsi, apabila pada departemen/lembaga yang penghasilan sangat rendah.
Seharusnya gaji dan penghasilan PNS yang berada diinstansi manapun (untuk pegawai yang tingkatannya sama) adalah sama, karena keberadaan suatu departemen/lembaga/ institusi prinsipnya adalah sama penting, oleh karena itulah keberadaan dan pembentukannya dilakukan, kalau tidak penting keberadaannya perlu dilakukan likwidasi. Kerberadaan polisi penting, begitupula tentara dan penjaga mercu suar yang hidup penuh resiko kematian. Auditor, jaksa, hakim juga penuh resiko untuk disuap. Jadi tidak ada perbedaan kepentingan keberadaan pegawai, bukan Cuma pegawai Departemen Keuangan saja yang penting dan penuh resiko untuk melakukan korupsi, sehingga memperoleh penghasilan yang berbeda dengan pegawai departemen/lembaga lainnya.
2. Sifat Tamak dan Keserakahan
Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang mendorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut :
Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Kemungkinan orang tersebut melakukan korupsi tersebut juga tanpa adanya godaan dari pihak lain. Bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin juga sudah sangat kecil karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus. Dalam hal pelaku korupsinya seperti itu, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan korupsi adalah unsur dari dalam diri sendiri, yaitu sifat-sifat tamak, serakah, sombong,takabbur, rakus yang memang ada pada manusia tersebut
Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka tanpa godaan dari luar, tanpa didorong kebutuhan hidup, dan tanpa adanya kelemahan sistem yang memberinya kesempatan, seseorang tersebut akan berusaha mencari-cari jalan untuk melakukan korupsi. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi maka akan tetap dilakukan juga. Biasanya orang-orang/pejabat-pejabat seperti inilah yang melakukan perencanaan korupsi sejak masih menjabat sampai menjelang dan memasuki masa pensiun.
3. Gaya Hidup Konsumtif
Gaya hidup yang konsumtif dikota-kota besar mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah , rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Sebagai misalnya, gaya hidup yang populer berupa hoby main golf akan mendorong seorang pegawai untuk mau menyediakan sarana untuk melaksanakan hoby tersebut. Apabila pegawai tersebut memang bukan pegawai yang tingkatannya cocok dengan hobby tersebut, sedangkan dirinya ingin bergaya hidup seperti itu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sarananya dengan cara-cara yang legal, maka mendorong dirinya untuk melakukan berbagai hal, termasuk korupsi agar hobbynya dapat terlaksana. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.
Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang rendah semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.
4. Penghasilan Yang Tidak Memadai
Penghasilan pegawai negeri seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup pegawai tersebut beserta keluarganya secara wajar. Apabila ternyata penghasilannya sebagai pegawai negeri tidak dapat menutup kebutuhan hidupnya secara wajar, misalnya hanya cukup untuk hidup wajar selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau atau tidak mau pegawai negeri tersebut harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti itu adalah suatu keterpaksaan untuk mencari tambahan penghasilan, karena apabila hal itu tidak dilakukan maka dirinya dan keluarganya akan mati kelaparan. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut tentu sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya menyewakan sarana dinas, menggelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fiktif, mengadakan kegiatan yang tidak perlu dengan biaya yang tidak wajar. Hal seperti itu akan lebih parah apabila mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi terhadap sumber daya yang besar yang dimiliki organisasinya.
5. Kurang Adanya Keteladanan Dari Pimpinan
Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal (misalnya, sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Dengan karakteristik organisasi seperti itu, apapun yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan ditiru oleh para anggota organisasi walaupun dalam intensitas yang berbeda-beda. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Akan tetapi, teladan yang baik dari pimpinan tidak menjamin bahwa korupsi tidak akan muncul di dalam organisasinya karena penyebab lain masih banyak
Demikian pula sebaliknya, apabila pimpinan organisasi gaya hidupnya berlebihan, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk mengikuti gaya hidup berlebihan. Dan, apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan tersebut, maka akan berusaha untuk melakukan berbagai hal termasuk melakukan korupsi.
6. Tidak Adanya Kultur Organisasi yang Benar
Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikapnya dalam menghadapi sesuatu keadaan. Apabila kultur ini tidak ditangani dengan baik, maka sejumlah anggota organisasi mungkin akan melakukan berbagai bentuk perbuatan yang tidak baik, yang lama-lama akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota yang lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur atau budaya di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, “amplop”, hadiah, jual beli temuan dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang tidak baik bagi organisasi.
Kultur ini secara perlahan-lahan dibentuk menjadi kultur yang diarahkan untuk menunjang misi negatif tersebut. Dengan membentuk kubu diciptakan situasi dimana orang yang tidak sesuai dengan kultur tersebut akan disingkirkan” atau dikucilkan dengan berbagai cara negatid pula. Salah satu sarana yang biasa dipakai untuk membentuk dan menjaga kultur tersebut adalah dengan membangun kultur organisasi yang resmi dan kode etik atau aturan perilaku yang secara resmi diberlakukan pada organisasi.
7. Sistem Akuntabilitas Di Instansi Pemerintah Kurang Memadai
Pada organisasi di mana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang sudah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur, kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik. Hal ini cenderung akan terjadi secara otomatis, karena setiap berkurangnya sumber daya akan mengakibatkan berkurangnya tingkat pencapaian sasaran yang pada ahirnya akan menurunkan tingkat prestasi kerja manajemen unit kerja yang bersangkutan.
Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan visi (vision) dan misi (mision) yang diembannya dan juga belum merumuskan secara tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam priode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (infastruktur), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan sangat tepat dan seharusnya dicapai (faktor out-put). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapaisasarannya atau tidak.
Untuk memperbaiki keadaan ini, maka perlu disosialisasikan dengan diimplementasikan konsep perencanaan stratejik yang dimulai dengan perumusan visi dan misi masing-masing Departemen/LPND/BUMN/BUMD. Selanjutnya berdasarkan itu dengan berpegang pada amanat konstitusi ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai serta ukuran-ukuran kinerja yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilannya nanti. Ukuran kinerja tersebut tidak hanya mengukur faktor in-put saja (anggaran yang berhasil diserap dan jumlah pegawai yang dimiliki), tetapi juga mengukur output dan outcome-nya. Dengan cara ini, pada suatu saat nanti setiap pimpinan, instansi pemerintah/BUMN/ BUMD akan dapat menunjukkan akuntabilitasnya atas penggunaan sumber daya kewenangan yang dipercayakan dan dialokasikan kepadanya.
8. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibanding pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi. Di lingkungan APBN sistem pengendalian manajemen ini di kenal sebagai Waskat (pengawasan melekat) atau built-in control. Waskat dalam hal ini bukan pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya. Pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya dikategorikan sebagai suatu bentuk supervisi yang menjadi salah satu unsur sistem pengendalian manajemen.
Pengendalian manajemen terdiri dari : organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, pembinaan personil, supervisi/review intern yang berkaitannya dengan penyebab korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Struktur organisasi dapat menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Wewenang yang diberikan terlalu berlebihan akan mendorong seorang pegawai/pejabat tersebut cenderung lebih mudah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya.
2. Kebijakan sedapat mungkin dibuat jelas dan tertulis, dikomunikasikan kepada setiap personil, transparan, tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Kebijakan yang tidak transparan akan mudah dimamfaatkan secara salah oleh pihak-pihak tertentu.
3. Perencanaan harus realistis, melibatkan atasan dan bawahan, merupakan penjabaran tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan tanpa perencanaan yang matang menyebabkan mudah dimamfaatkan pelaksana untuk menyeleweng.
4. Prosedur harus sederhana, menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih, dikomunikasikan dengan baik oleh semua pihak yang terkait, sesuai dengan kebijakan, review ulang secara berkala. Prosedur yang berbelit-belit dalam pelaksanaan kegiatan cenderung dimampaatkan untuk tujuan pungli.
5. Pencatatan harus lengkap dan informatif, diselenggarakan secara akurat dan tepat waktu, sederhana dan konsisten, dipisahkan dari fungsi penguasaan dan penyimpanan. Korupsi akan mudah dilakukan pada organisasi yang pencatatannya tidak beres.
6. Pelaporan harus mengungkap fakta, obyektif, jelas,lengkap, tepat waktu. Mekanisme pelaporan yang tidak jalan dengan baik sulit dapat mendeteksi adanya kecurangan sesegera mungkin. Aksesabilitas laporan oleh pihak lain di luar organisasi akan menentukan tingkat transparansi organisasi. Hal ini bila diatur dengan baik akan mendongkrak kualitas pengawasan oleh pihak luar organisasi.
7. Penerimaan dan pemberhentian personil sesuai dengan ketentuan, terdapat pengembangan karir yang jelas, terdapat sistem penghargaan yang dapat memotivasi pegawai. Dengan pembinaan personil yang baik di dalam organisasi akan menumbuhkan rasa memiliki (self of belonging) dalam diri setiap personil organisasi tersebut. Banyak pegawai yang frustasi karena harapannya dalam organisasi tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi akan mudah melakukan korupsi.
8. Supervisi dan review intern menggunaan metode dan instrumen yang tepat, dilaksanakan secara berkala, bersipat pembinaan pegawai dan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Korupsi mudah terjadi jika tidak ada pengawasan intern yang baik dan dilaksanakan terus menerus. Seorang pegawai akan mudah melakukan kecurangan jika mengetahui bahwa pekerjaannya tidak pernah atau kurang diawasi.
9. Manajemen Cenderung Menutup Korupsi Di Dalam Organisasinya
Pada umumnya jajaran manajemen organisasi dimana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut timbul karena terungkapnya praktek praktek korupsi di dalam organisasinya akan dianggap sebagai bukti buruknya kualitas manajemen organisasi. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikanny dengan cara-caranya sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.
Keengganannya ini juga mengakibatkan upaya mendeteksi praktek korupsi melalui kegiatan audit oleh jajaran pemeriksa maupun kegiatan penyelidikan dan penyidikan lanjutannya menjadi lebih sulit. Selain berupaya menutup-nutupi praktek korupsi yang ada, jajaran manajemen juga cenderung kurang kooperatif terhadap upaya audit, penyelidikan maupun penyidikan yang diketahuinya akan dapat mengarah pada pengungkapan praktek korupsi di organisasinya.
10. Nilai-Nilai Negatip Yang Hidup Dalam Masyarakat
Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi mudah timbul karena nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kondusif untuk terjadinya hal itu. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-harinya ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang apabila melihat penampilan lahiriah atau kendaraannya yang mewah atau rumahnya mewah.
Juga, apabila masyarakat mengetahui adanya orang yang melakukan perbuatan yang salah yang mengarah ke perbuatan korupsi masyarakat tidak bertindak apa-apa asalkan orang tersebut sering berderma. Misalnya, adanya pungutan tambahan dalam urusan-urusan perijinan, masyarakat memandang “cuek” kejadian-kejadian tersebut karena menganggap hal seperti itu adalah hal yang sudah biasa, yang penting urusan saya selesai. Masyarakat yang “permissive” (cenderung membolehkan secara diam-diam) terhadap terjadinya penyimpangan kondisi sangat kondusif untuk terjadinya korupsi.
11. Masyarakat tidak mau menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh korupsi adalah masyarakat sendiri
Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat sendiri. Misalnya, apabila terjadi korupsi dalam bentuk manipulasi kualitas pekerjaan borongan untuk perbaikan jalan. Dari kejadian tersebut masyarakat akan memandang bahwa yang dirugikan adalah uang pemerintah pusat/daerah, tanpa menarik kesimpulan lebih lanjut bahwa yang dirugikan adalah masyarakat sendiri karena masyarakat tidak dapat menikmati mulusnya jalan yang selesai diperbaiki sebagaimana mestinya. Jalan yang diperbaiki akan segera rusak kembali, sehingga masyarakat sebagai pengguna jalan akan rugi, baik secara langsung berupa kendaraannya yang menjadi lebih cepat rusak maupun tidak langsung berupa kurang lancarnya kegiatan-kegiatan masyarakat. Apabila masyarakat betul-betul menyadari bahwa masyarakat yang akan menanggung rugi, maka masyarakat harus ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan borongan perbaikan jalan tersebut untuk mencegah terjadinya manipulasi kualitas pekerjaan borongan.
12. Moral Yang Lemah
Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.
Bila seorang pegawai yang melihat atasannya melakukan korupsi, maka pegawai tersebut cenderung akan melakukan korupsi juga. Karena dia berpendapat bahwa apabila atasannya tersebut mengetahui perbuatannya kemungkinan atasannya tersebut mendiamkannya atau pura-pura tidak tahu, tidak akan mengenakan sanksi atau paling tidak hanya mengenakan sanksi yang ringan. Hal ini terjadi karena atasannya juga mempunyai rasa takut dilaporkan oleh bawahannya mengenai perbuatan korupsinya. Lebih – lebih jika seorang pegawai melakukan korupsi karena melakukan kolusi dengan atasannya. Atasanya cenderung akan melindungi bawahan yang melakukan korupsi tersebut, karena apabila pegawai tersebut ditindak maka dia terbawa juga.
Teman setingkat atau bawahan seorang pegawai yang melakukan korupsi juga dapat merupakan godaan bagi seorang pegawai. Seorang pegawai yang tingkat ekonominya di bawah pegawai lain yang setingkat atau bawahannya melakukan korupsi, jika moralnya tidak kuat akan mudah tergoda berbuat korupsi juga. Timbul dalam pikiran pegawai tersebut, mengapa harus kalah dengan mereka? Semua orang melakukan korupsi kenapa saya tidak?
13. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak
Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membeyar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal karena istri atau anak sakit, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, kebutuhan untuk mengawinkan anaknya, kebutuhan dimasa pensiun merupakan bentuk-bentuk dorongan seorang pegawai untuk berbuat korupsi. Dalam hal seperti itu tentu akan sangat tepat apabila dipikirkan suatu sistem yang dapat membantu memberikan jalan keluar bagi para pegawai untuk menghadapi kebutuhan – kebutuhan yang sipatnya mendesak, misalnya sistem asuransi.
Lebih-lebih jika seorang pegawai terlilit hutang, mempunyai isteri lebih dari satu, mempunyai kebiasaan judi main perempuan atau punya pria lain, atau hobi minuman keras, maka akan sangat potensial untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara apapun antara lain dengan korupsi. Dalam hal seperti itu, tentu akan sangat tepat apabila dipikirkan suatu sistem dapat meminimalkan jumlah pegawai yang mempunyai karakteristik tidak seperti itu.
Kebutuhan–kebutuhan yang mendesak tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin terasa kurang. Hal tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.
14. Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras
Kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu yang banyak atau hanya dalam waktu singkat tetapi malas untuk bekerja keras dan meningkatkan kemampuan guna meningkatkan penghasilannya. Kalau ada kesempatan untuk mudah mendapatkan penghasilan yang besar tanpa usaha yang setimpal mengapa tidak dimamfaatkan. Akan timbul dalam pikiran orang tersebut, berapa tahun saya harus membanting tulang untuk memperoleh penghasilan sebesar itu? Apakah mungkin saya dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak itu dengan gaji dari pekerjaan yang sekarang.? Lebih baik saya korupsi dengan menjual temuan-temuan pemeriksa, dua tiga kali memeriksa bisa punya mobil bagus dan mewah serta punya rumah mewah. Asyik ! tanpa kerja keras dan sekolah lagi saya jadi kaya.
15. Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar
Secara umum, masyarakat di indonesia adalah masyarakat yang beragama dimana ajaran-ajaran dari setiap agama yang diakui keberadaannya di indonesia dapat dipastikan melarang perbuatan-perbuatan korupsi. Para pelaku korupsi, secara umum adalah orang-orang yang juga beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya,melarang korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, hanya sekedar serimonial saja.
Ada kemungkinan pemahaman atas ajaran – ajaran agama tersebut kurang sesuai dengan kenyataan hidup yang dihadapi oleh para pelaku korupsi. Keadaan tersebut muncul apabila ajaran-ajaran agama terlalu banyak berpokus pada konsep-konsep yang terlalu tinggi dan melupakan ajaran mengenai larangan dan kewajiban yang senyara nyata berkait dengan dunia kehidupan yang nyata. Dalam situasi seperti itu, seseorang yang memahami ajaran-ajaran agamanya. Mungkin saja dia memahami ajaran agamanya tidak dijamin bersih dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agamanya. Mungkin saja dia memahami ajaran agamanya, tetapi dalam memperaktekkan dalam kehidupan nyata tidak mampu mengikuti ajaran agamanya sehingga masih melakukan perbuatan-perbuatan korupsi.
16. Lemahnya Penegakan Hukum
Apabila dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebetulnya sejak diterbitkannya UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi sudah cukup memadai, walaupun masih ada beberapa kelemahan diera UU No. 3 Tahun 1971 tersebut seperti : rumusan delik yang hanya bersifat materil, ketentuan sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum tidak ada batas minimum, subyek hukum terbatas pada subyek hukum perorangan sedangkan korporasi hukum subyek hukum, masih mempertahankan sistem pembuktian “negative wettelihijhe beginnal” atau mengedepankan asas praduga tak bersalah, kelemahan-kelemahan ini selalu dijadikan alasan kalangan penegak hukum mulai dari auditor, kepolisian, kejaksaan, dan para hakim serta pengacara dengan alasan sulitnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelemahan-kelemahan tersebut telah ditutup atau diperbaiki dalam UU No. 31 Tahun 1999.
Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi mencakup beberapa aspek pertama, bisa tidak adanya tindakan hukum sama sekali terhadap pelaku korupsi dikarenakan pelaku adalah atasan dari penegak hukum atau bawahan dari penegak hukum yang menjadi penyokong utama (main supplier) yang membiayai operasional kegiatan si penegak hukum, atau si penegak hukum telah menerima bagian dari hasil korupsi si pelaku atau si pelaku adalah kolega dari pimpinan instansi penegak hukum. Kedua, tindakan ada tetapi penanganan di ulur-ulur dan sanksi di peringan. Ketiga, tidak dilakukan pemindahan sama sekali, karena si pelaku mendapat beking dari jajaran tertentu atau tindak pidana korupsinya bermotifkan kepentingan untuk kelompok tertentu atau partai tertentu.
17. Sanksi yang Tidak Setimpal Dengan Hasil Korupsi
Tidak redanya perbuatan korupsi, malahan kwalitas dan kwantitasnya selalu meningkat dari tahun ketahun dan menjalar ke seluruh bidang penyelenggaraan negara tidak saja dilingkungan eksekutif, yudikatif dan belakangan telah merasuki legislatif, auditif dan partai politik dikarenakan calon koruptor dan masyarakat melihat sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi sangat ringan atau tidak setimpal dengan tindakan yang dilakukannya. Sehingga orang yang tadinya tidak korupsi atau yang terlibat dalam skala kecil akan berupaya untuk bisa melakukan korupsi atau terlibat dalam perbuatan korupsi yang lebih besar lagi.
18. Kurang Atau Tidak Ada pengendalian
Korupsi yang terjadi tidak terjadi dengan sendirinya tetapi telah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, yaitu sejak proses perencanaan kegiatan dan anggaran. Dalam tahap perencanaan inisiator korupsi sudah bisa melihat apakah ada pengendalian atau pengawasan untuk pencegahan korupsi pada tahap perencanaan, apabila sebaliknya pihak-pihak inisiator berinisiatif untuk merancang korupsi. Apabila tidak ada pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan, maka niat yang terselubung tersebut dibulatkan untuk dijadikan perbuatan korupsi dengan menuangkannya ke dalam rekayasa perhitungan-perhitungan hasil mark up ke dalam dokumen perencanaan untuk bisa dilaksanakan dengan melibatkan pihak pengawas dan pengendali dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
19. Faktor Politik
Terjadinya korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh faktor politik atau yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Para pakar dalam disiplin ilmu politik tentunya mengenal dalil korupsi. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih di kenal dengan Lord Acton, yang hidup pada tahun 1834-1902 di inggris. Beliau menyebutkan bahwa faktor kekuasaanlah yang menyebabkan korupsi.
Para pembaca tentu masih ingat dengan rumusan Lord Acton itu, yang menyatakan bahwa : Power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely, yang berarti ; Kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.
--------S.A.Kuilo.-------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar